www.sikad.bpk.go.id
HOME   GLOSSARY   CONTACT US   ABOUT    CETAK 
    Home > Peraturan Perundang Undangan Sabtu, 20 Desember 2014 
    USER LOGIN
NIP User:
Password:
    ORGANISASI
    TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/
    DAERAH (TPKN/D)
    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    METODOLOGI PENGHITUNGAN
    DATA KERUGIAN NEGARA/DAERAH
    DUKUNGAN PENGGUNA
 
 Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Perundang-undangan ini disusun untuk menyediakan informasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah.

Peraturan perundang-undangan ini disusun berdasarkan :

1. Aturan Pokok;
2. Mekanisme;
  -  Peraturan BPK No.3 Tahun 2007
  -  Permendagri No. 5 Tahun 1997
  -  Instuksi Mendagri No. 21 Tahun 1997
Permendagri No. 5 Tahun 1997
ABSTRAK :
- Bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah tersebut perlu diatur dengan Peraturan Menteri.
- Dasar hukum: Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448, UU No.3 Tahun 1971, UU No.5 Tahun 1973, UU No.5 Tahun 1974, PP No.5 Tahun 1975, PP No.6 Tahun 1975, PP No.30 Tahun 1980, Keppres No.16 Tahun 1994, Keppres No.24 Tahun 1995, Inpres No.15 Tahun 1983, Permendagri No.2 Tahun 1994, Permendagri No.2 Tahun 1996, Permendagri No.9 Tahun 1996.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang
Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum.
2. Ruang Lingkup.
3. Informasi, Pelaporan, dan Pemeriksaan.
4. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
5. Daluwarsa.
6. Penghapusan.
7. Pembebasan.
8. Penyetoran.
9. Pelaporan.
10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
11. Ketentuan Lain-lain.
12. Ketentuan Peralihan.

STATUS :
- Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah, dinyatakan tidak berlaku.
- Ditetapkan pada tanggal 23 Juli 1997.
Download File
3. Penghapusan;
4. Pengelolaan Keuangan/BMN;
5. Lain-lain;
Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah
Copyright 2008-2012 Biro Teknologi Informasi BPK-RI. All rights reserved. Processing time: 0.010812044143677s