www.sikad.bpk.go.id
HOME   GLOSSARY   CONTACT US   ABOUT    CETAK 
    Home > Majelis Tuntutan Perbendaharaan Sabtu, 23 Agustus 2014 
    USER LOGIN
NIP User:
Password:
    ORGANISASI
    TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/
    DAERAH (TPKN/D)
    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    METODOLOGI PENGHITUNGAN
    DATA KERUGIAN NEGARA/DAERAH
    DUKUNGAN PENGGUNA
 
 Majelis Tuntutan Perbendaharaan
   

MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

         

          Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap bendahara menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu lembaga ad hock yang dibentuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan kewenangan BPK dalam menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara serta menerbitkan Keputusan-Keputusan BPK berkaitan dengan penetapan kerugian negara/daerah. Majelis Tuntutan Perbendaharaan diketuai oleh Wakil Ketua BPK dan beranggotakan Anggota BPK.

          Secara tertulis, hal-hal mengenai Majelis Tuntutan Perbendaharaan tidak secara jelas ditulis dalam Undang-Undang mulai dari ICW dan IAR sampai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kecuali dalam ketentuan pasal Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara meskipun pengaturan mengenai hal tersebut sudah dimuat sejak jaman ICW, yaitu dalam ketentuan Pasal 55a sampai dengan pasal 58 ICW. Kewenangan melakukan Tuntutan Perbendaharaan dahulu bersumber pada ICW Pasal 58 yang menyatakan bahwa Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, dimana ditetapkan suatu jumlah uang, yang dalam hal menyangkut pengurusan Bendaharawan, harus diganti kepada Negara, atau dimana dikenakan suatu denda bagi seorang Bendaharawan, dikeluarkan atas nama keadilan. Salinan keputusan itu berkepala : "Atas nama keadilan" yang ditandatangani oleh Ketua BPK, mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama, sebagai keputusan hakim (vonis) yang mempunyai kekuatan yang tetap dalam perkara perdata ". Dalam paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, ketentuan yang mengatur tentang TP dan TGR dimuat dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 59 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur tentang pertanggungjawaban dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi ordonatur dan pegawai negeri lainnya, karena perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kelalaian.

          Majelis mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas dokumen kasus kerugian negara terhadap bendahara yang disampaikan kepada BPK, menilai dan /atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara dan menilai dan memutuskan keberatan yang diajukan bendahara berkenaan dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW).

          Keputusan-keputusan BPK yang diterbitkan oleh Majelis dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah meliputi :

  1. SK Pembebasan dalam hal tidak terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara atau diterimanya keberatan Bendahara;

  2. Surat kepada instansi tentang penyelesaian ganti kerugian negara/daerah menggunakan SKTJM dalam hal terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara;

  3. SK-PBW dalam hal Bendahara tidak bersedia melaksanakan ganti rugi menggunakan SKTJM, Instansi tidak menyampaikan dokumen Laporan Verifikasi Hasil Penelitian Terjadinya Kerugian Negara;

  4. Surat Keputusan Pembebanan dalam hal tidak terdapat keberatan dari Bendahara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penerbitan SK-PBW, telah terlampauinya jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya dan keberatan Bendahara ditolak atau diterima sebagian.

          Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Tuntutan Perbendaharaan didukung oleh Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, yang secara ex officio dijabat oleh Kaditama Binbangkum, yang dibantu oleh Panitera Pengganti dan Sekretariat Kepaniteraan.

          Dalam mendukung Majelis Tuntutan Perbendaharaan, Kepaniteraan menjalankan tugas sebagai berikut:

  1. Melaksanakan tata kelola dan pendokumentasian Administrasi Yustisial Majelis Tuntutan Perbendaharaan meliputi:

    1. Penerimaan kasus;

    2. Pemberian register perkara;

    3. Penelitian kelengkapan berkas;

    4. Penyiapan kelengkapan materi dan dokumen pendukung sidang;

    5. Penyiapan konsep-konsep berkenaan dengan pelaksanaan Sidang Majelis, antara lain Berita Acara, Minutasi, Putusan, Surat Keputusan dan Surat BPK berkenaan pemberitahuan tindak lanjut Sidang Majelis kepada Pimpinan Instansi Penanggung Jawab Kerugian Negara/Daerah;

    6. Pelaksanaan distribusi Keputusan Majelis;

    7. Pengelolaan arsip.

  2. Menyiapkan keperluan kelengkapan sidang;

  3. Menyiapkan statistik dan data kasus, pendokumentasian serta laporan perkembangan kasus;

  4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan administrasi dan persidangan;

  5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan penugasan Majelis.

 

    
Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah
Copyright 2008-2012 Biro Teknologi Informasi BPK-RI. All rights reserved. Processing time: 0.010018110275269s