www.sikad.bpk.go.id
HOME   GLOSSARY   CONTACT US   ABOUT    CETAK 
    Home > Berita & Artikel Jum`at, 31 Oktober 2014 
    USER LOGIN
NIP User:
Password:
    ORGANISASI
    TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/
    DAERAH (TPKN/D)
    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    METODOLOGI PENGHITUNGAN
    DATA KERUGIAN NEGARA/DAERAH
    DUKUNGAN PENGGUNA
 
Kamis, 29 November 2012

Menghitung Kerugian Negara Akibat Illegal Logging

Nilai kerugian negara akibat praktik pembalakan liar (illegal logging) ataupun pembabatan hutan secara legal namun penuh rekayasa suap dan korupsi, telah menyebabkan kerusakan luar biasa. Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktik illegal logging dan "legalized logging" ini juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
 


Studi Indonesia Corruption Watch
(ICW) selama kurun waktu 2004-2010, kerugian negara akibat pembalakan hutan di
Indonesia mencapai Rp 169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari
perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan
serta sejumlah perijinan dan royalti.



Bagaimana sistem perhitungannya,
Peneliti Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran, Mouna Wasef akan
menjelaskannya secara lengkap. "Pada prinsipnya, sumber daya hutan yang
sangat luas ini merupakan aset negara yang hendaknya dijaga kelestariannya dan
dikelola pemanfaatannya sehingga tidak terjadi pembongkaran hutan yang bersifat
destruktif.," ujar Mouna.  Berikut petikan wawancara redaksi www.antikorupsi.org
dengan Mouna Wasef:



Bagaimana cara menghitung
potensi kerugian negara dari penebanga hutan?



Penyediaan lahan perkebunan
sawit di kawasan hutan yang  tidak mengikuti prosedur pelepasan kawasan
hutan yang tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan untuk kas negara
dan daerah. Setiap kegiatan alih fungsi hutan yang melibatkan penebangan kayu
yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku maka telah terjadi
kerugian negara setidaknya senilai harga ekonomis dari kayu yang ditebang serta
potensi penerimaan pajak dan bukan pajak.



Potensi ekonomis kayu, bagaimana standar perhitungannya?



Untuk mengetahui potensi
kerugian, terlebih dahulu harus dicari tahu standar penerimaan resmi
yang  telah masuk ke kas negara dan pemerintah yaitu dari aliran
penerimaan sejak dilakukannya pelepasan kawasan hutan. Ada sejumlah perijinan
yang harus dipenuhi yakni pungutan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna
Usaha (HGU); Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang terdiri dari Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan nilai tegakan kayu; Bea Perolehan Hak
Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); serta memperhitungkan
Pajak Ekspor CPO.



Setelah didapat data-data ini
maka dibandingkan dengan potensi penerimaan yang seharusnya diperoleh dari
pembukaan hutan menjadi perkebunan sawit yaitu PSDH, DR, dan nilai tegakan
kayu. Sedangkan untuk di daerah, potensi penerimaan yang hilang dari kebun
sawit illegal inidibandingkan dengan data pendapatan daerah juga
mempertimbangkan bagi hasil yang diterima daerah dari sumber daya kehutanan.



Cara menghitung nilai
tegakan kayu?



Dihitung dengan  mencari
data volume tegakan kayu per hektar area hutan yang dibuka secara illegal atau
dari data laju deforestasi, jenis kayunya misalnya rimba campuran, dan harga
tegakan berdasarkan peraturan Kementrian Perdagangan dan Kementrian Kehutanan,
misalnya untuk rimba campuran Rp 360.000 permeter kubik.



Dana Reboisasi (DR)?



Sama dengan menghitung tegakan
kayu. Yang berbeda adalah tarifnya yaitu untu krimba campuran US $ 13, dengan
menggunakan konversi Rp 9,000 permeter kubik.



Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH)?



Tarifnya 10% dari nilai tegakan
kayu.



Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)?



PBB dikenakan setiap tahun atas
area yang  telah mendapat HGU atau ijin pemanfaatan hutan lainnya,
misalnya IPK. Dasar yang digunakan adalah NJOP beradasarkan nilai pasar atau
nilai tertinggi. Untuk perkebunan dan kehutanan yaitu NJOP tanah ditambah
jumlah investasi tanaman sesuai dengan standar investasi menurut umur tanaman.
Tarif yang digunakanadalah 0.5% dengan mempertimbangkan NJOP, jika besar sama 1
milyar tarifnya 40% dan jika kecil 1 milyar tarifnya 20%.



Bea Perolehan Hak Atas Tanah
(BPHTB)?



Dasar pengenaan BPHTB adalah
nilai jual objek pajak (NJOP) berdasarkan harga pasar yang berlaku dikurangi
nilai jual objek tidak kenapajak (NJOPKP) maksimalRp 60,000,000. Penetapan
NJOPKP bervariasi tergantung pada daerah masing-masing, dengan tarif paling
tinggi 5%.



Pajak ekspor CPO?



pada akhir tahun 2008 berganti
menjadi BK (bea keluar). Barang ekspor yangkena BK adalah rotan, kulit, kayu,
kelapa sawit, CPO dan produk turunannya serta biji kakao, dimana ekspor CPO dan
turunannya mencapai 70% dari total barang ekspor Indonesia setiap tahunnya yang
dikenakan bea keluar. Setiap bulannya pemerintah melalui Kementrian Perdagangan
menetapkan HPE (harga patokan ekspor) dengan berpedoman pada harga rata-rata
CPO CIF (Cost, Insurance, and Freight) Rotterdam dan Kementrian Keuangan
mengeluarkan tarif pungutan ekspor. Tarif ekspor untuk tahun 2005, 2006, 2007
yaitu 1.5%, 3% dan 6%, setelah 2007 tarifnya terdiri dari beberapa lapis
tergantung pada harga referensi, yaitu dengan harga referensi US$ 793- US$ 1010
tarif ekspornya 3%-6%. Data pajak eskpor ini diperoleh dari Indonesia Palm Oil
Statistik dan sumber lainnya.



Lalu apalagi?



Selain itu adalah pungutan
administrasi pembuatan IUP dan HGU, tarif resmi yang dikenakan terkait HGU dan
IUP ini berbeda-beda tergantung pada daerah masing-masing, akan tetapi
mengingat begitu banyaknya tahapan proses perijinan yang harus dilalui dari
satu departemen ke departemen lainnya, dari informasi koalisi di Kalteng dan
Kalbar seringkali praktek yang terjadi di lapangan adalah munculnya pembayaran
informal yang rata-ratanya mencapaiRp 500,000 – Rp 3,000,000. Pembayaran
informal ini masuk kantong pribadi.



Apakah dihitung pula dampak
kerugian yang harus dibayar akibat banjir karena pembukaan lahan, misalnya?



Dampak kerugian akibat banjir
ataupun kerusakan ekologi lainnya belum dihitung karena untuk ini perlu
dilakukan semacam audit lingkungan. Namun berdasarkan data Walhi Kalbar (2010)
selama 13 tahun terakhir telah terjadi 6,632 bencana ekologi dan 630 konflik
lahan terkait perkebunan sawit (Sawit Watch,2010). Jika kita melihat indeks
pembangunan manusia (IPM) propinsi Kalbar mendapat peringkat yang rendah yaitu
29 dari 33 propinsi, meskipun hal ini tidak dapat dikaitkan langsung dengan
masifnya ekspansi perkebunan sawit dimana masyarakat di sekitar perkebunan
mayoritas menjadi buruh kebun.



Idealnya bagaimana?



Seharusnya pengelolaan hutan ini harus
berdasarkan prinsip berkelanjutan sehingga kekayaan hutan kita yaitu kekayaan
ekologinya masih dapat dinikmati hingga generasi kedepan, mengingat juga
pemanasan global yang  terus mengancam. Selain itu perlu adanya aturan
yang  tegas tentang kawasan hutan mana yang dapat dikonversi menjadi
perkebunan sawit, mengingat hingga saat ini terutama di Kalteng masih ada
pertentangan antara peraturan RT/RW (rencana tata ruang dan wilayah) dengan
TGHK (tata guna hutan kesepakatan). Juga dalam hal pemberian izin pelepasan
kawasan hutan, dan yang paling penting adalah terutama untuk patokan nilai
tegakan kayu, dan tarif PSDH dan DR. Nilai tegakan kayu ini harus segera diubah
dengan menggunakan harga rata-rata pasar, yang saat ini mencapai Rp 2 juta-an.
 
Sumber : ttp://www.antikorupsi.org/new/index.php?
29 November 2012
PERBUATAN KORUP DAN KORUPSI
Setiap warga negara baik sebagai Pimpinan maupun rakyat kecil sebaiknya perlu mengetahui tentang perbuatan korup dan korupsi, sebab dan akibatnya karena bagi pemimpin erat hubungan dengan keberhasilan tugasnya sedang bagi masyarakat menyangkut nasibnya.  
23 November 2012
Menghitung Kerugian Negara
Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung kerugian keuangan negara. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian KPK berdasarkan 15 sampel putusan hakim atas kasus tipikor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
8 Oktober 2012
Harmonisasi Produk Hukum Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Yang Berasal Dari Perhitungan Ex Officio
Pentingnya menyamakan persepsi dan sudut pandang mengenai istilah “perhitungan ex officio” sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
2 Oktober 2012
IPW Ungkap 3 Dugaan Korupsi: KPK – BPK Didesak Cepat Merespon Dugaan Korupsi di Polri
Pengamat kepolisian yang juga guru besar Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Bambang Widodo Umar, mendesak apa yang diungkapkan Indonesia Police Wtch (IPW) terkait dugaan korupsi di lingkungan Mabes Polri cepat direspon oleh KPK.  
28 September 2012
Esensi Justice Collaborator
Wacana mengenai status justice collaborator bagi tersangka kasus suap di Proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Wisma Atlet SEA Games, Angelina Sondakh (Angie), telah menimbulkan respons yang beragam dari masyarakat. Berbagai optimisme dan pesimisme mewarnai kehadiran wacana tersebut.Dalam konteks inilah akan lebih arif dan bijaksana jika kita mengembalikan semuanya pada maksud dan spirit dari pemberian status sebagai justice collaborator.  
Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah
Copyright © 2008-2012 Biro Teknologi Informasi BPK-RI. All rights reserved. Processing time: 0.02963399887085s