www.sikad.bpk.go.id
HOME   GLOSSARY   CONTACT US   ABOUT    CETAK 
  Kamis, 23 Oktober 2014 
    USER LOGIN
NIP User:
Password:
    ORGANISASI
    TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/
    DAERAH (TPKN/D)
    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    METODOLOGI PENGHITUNGAN
    DATA KERUGIAN NEGARA/DAERAH
    DUKUNGAN PENGGUNA
 
17 April 2014
INFORMASI PENTING

Sehubungan dengan Nota Dinas Kaditama Binbangkum Nomor 279/ND/XIII/04/2014 tanggal 14 April 2014, maka diberitahukan kepada seluruh Inputer SIKAD pada AKN dan BPK Perwakilan bahwa pelaksanaan penginputan data SIKAD dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 dan akan ditutup setelah tanggal tersebut.
Periode penginputan data SIKAD selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
Terima kasih.  [...]

14 Mei 2013
Dana Bantuan Koruptor

Pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk dana bantuan sosial. Jumlahnya sungguh fantastis. Pada periode 2007-2011, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat. Tahun 2012, alokasi dana bansos sekitar Rp 47 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 63,4 triliun.  [...]

14 Mei 2013
Memidana Kekayaan Koruptor

Saya teringat Hoegeng, mantan Kapolri era 1968-1972, yang dengan amarah pernah bicara, ”Memangnya gaji polisi bisa untuk bermewah-mewah?” Di sisi lain yang sangat kontras, puluhan aset yang diduga dimiliki Irjen Djoko Susilo disita KPK.  [...]

28 Januari 2013
Catatan Akhir Tahun : Hutang Kasus dan Kejahatan Rezim Korup

Kualitas penegakan hukum pada 2013 harus dilanjutkan dengan sikap dan tindakan tegas dalam menyikapi sejumlah kejahatan besar terhadap negara dan rakyat. Untuk itu, Saya mengimbau KPK, Polri dan Kejaksaan Agung memrioritaskan penanganan kasus yg tertunggak di 2012. Antara lain, kasus Century dan Hambalang di KPK. Kasus Andi Nurpati di Kepolisian dan kasus Dugaan pencucian uang dari penggelapan dana nasabah Antaboga Delta Securitas dan Bank Century oleh PT GNU yg kini mayoritas sahamnya dimiliki PT Ancora milik Gita Wiryawan di Kejaksaan Agung.  [...]

28 Januari 2013
Suatu Tinjauan Yuridis : Kerugian Negara Vs Kerugian Persero

Pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya untuk memberantasnya telah ditempuh dengan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang korupsi, menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun hingga saat ini belum juga memperoleh hasil yang memadai karena jumlah kasus korupsi tidaklah berkurang serta pengembalian kerugian negara belum juga optimal dilakukan sehingga tetap saja korupsi di Indonesia masih merajalela dengan berbagai bentuk dan modus operandinya.  [...]

28 Januari 2013
Apakah Kerugian BUMN Merupakan Kerugian Negara?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai definisi BUMN. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.  [...]

29 November 2012
Menghitung Kerugian Negara Akibat Illegal Logging

Nilai kerugian negara akibat praktik pembalakan liar (illegal logging) ataupun pembabatan hutan secara legal namun penuh rekayasa suap dan korupsi, telah menyebabkan kerusakan luar biasa. Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktik illegal logging dan "legalized logging" ini juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.  [...]

29 November 2012
PERBUATAN KORUP DAN KORUPSI

Setiap warga negara baik sebagai Pimpinan maupun rakyat kecil sebaiknya perlu mengetahui tentang perbuatan korup dan korupsi, sebab dan akibatnya karena bagi pemimpin erat hubungan dengan keberhasilan tugasnya sedang bagi masyarakat menyangkut nasibnya.  [...]

23 November 2012
Menghitung Kerugian Negara

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung kerugian keuangan negara. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian KPK berdasarkan 15 sampel putusan hakim atas kasus tipikor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  [...]

2 Oktober 2012
IPW Ungkap 3 Dugaan Korupsi: KPK – BPK Didesak Cepat Merespon Dugaan Korupsi di Polri
28 September 2012
Esensi Justice Collaborator
2 Oktober 2012
Sistem Pemidanaan Dalam Pidana Ekonomi
24 Agustus 2009
Pemahaman Keuangan Negara
24 Agustus 2009
Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi
24 Agustus 2009
Catatan terhadap RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
24 Agustus 2009
Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan
24 Agustus 2009
Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
24 Agustus 2009
Pola Pemberantasan Korupsi Sistemik Melalui Pencegahan dan Penindakan (Perspektif ke Depan Komisi Pemberantasan Korupsi)
Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah
Copyright © 2008-2012 Biro Teknologi Informasi BPK-RI. All rights reserved. Processing time: 0.048725128173828s